Mardatanews.com. Pemerintah daerah Padang kabupaten Padang Pariaman lbahkan dana ke KPU 2,8 milyar lebih kurang untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Padang Pariaman Tahun 2024.
Debat kandidat calon bupati Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Studio PadangTV pada Sabtu malam 9/11/2024 mengecewakan masyarakat dan awak media.
Sejumlah tamu undangan, termasuk wartawan, mengeluhkan keterbatasan akses serta fasilitas yang dianggap tidak memadai.
Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP), Yenni Laura, menyampaikan rasa kecewanya atas kondisi yang dihadapi rekan-rekan media.
"Kami sangat kecewa karena tidak ada keterbukaan publik. Tidak satu pun media diperbolehkan masuk ke lantai dua tempat debat berlangsung," ungkap Yenni Laura.
Dia mengaku, bahwa pihaknya hanya diperbolehkan menonton dari lantai satu melalui TV, bukan layar besar seperti layaknya nonton bareng. Ditambah, keluar-masuknya tamu yang menggunakan fasilitas kamar mandi juga mengganggu konsentrasi kami.
Yenni juga mengeluhkan kesulitan akses untuk pengambilan foto atau dokumentasi yang memadai.
“Kami dibatasi hanya sampai di bawah dan tidak diizinkan naik untuk mengambil gambar dari sudut yang lebih baik,” tambah Yenni.
Menurutnya, situasi ini mengurangi kenyamanan dan menghambat kerja wartawan dalam meliput jalannya acara. Selain itu, rencana awal untuk mengadakan konferensi pers di lantai satu mendadak dipindahkan ke lantai dua, namun penerangan di lokasi tersebut dirasa belum siap. Panitia pun harus menambah lampu sorot sebagai solusi sementara.
“Seolah panitia belum sepenuhnya siap untuk menggelar konferensi pers,” tambah Yenni.
Dia berharap panitia dapat lebih memperhatikan kenyamanan tamu dan media di acara berikutnya. Kekurangan fasilitas juga dirasakan para penonton di dalam studio. Seorang penonton yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan terkait kondisi ruangan yang terasa panas, seolah tanpa penyejuk udara.
"Masa ada tamu / Paslon yang mau makan malah beli nasi keluar? Ini bagaimana fasilitas seperti ini," ungkapnya dengan nada kesal.
Kekecewaan tak hanya dirasakan di dalam studio. Di luar lokasi, sejumlah warga yang ingin menyaksikan debat langsung menyampaikan protes karena tidak disediakan fasilitas layar lebar atau sarana lain untuk menonton acara. Salah satu pemuda, Vino Bijuangsa, mengungkapkan ketidakpuasannya.
"Kami sangat kecewa dengan KPU Padang Pariaman dan PadangTV. Kinerja mereka ini layak diberi rapor merah," ujar Vino.
Saat ditemui, Ketua KPU Padang Pariaman, Tuangku Zainal Abidin, menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan terkait penyelenggaraan debat.
“Ini akan menjadi bahan evaluasi kami nantinya,” ujar Zainal Abidin.
Di media sosial, sejumlah tokoh masyarakat menyarankan agar debat calon bupati Padang Pariaman di masa mendatang digelar langsung di daerah pemilihan.
Selain berdampak positif bagi ekonomi lokal dengan memungkinkan masyarakat berjualan di sekitar lokasi debat, debat di daerah juga memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat yang belum menentukan pilihan untuk ikut serta.
“Jika debat diadakan di daerah, masyarakat dapat lebih terlibat dan turut merasakan pesta demokrasi. Ini juga bisa mendewasakan pendukung pasangan calon untuk saling menjaga nilai-nilai etika di tempat yang lebih lapang,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Tokoh tersebut berharap KPU Padang Pariaman, agar lebih mempertimbangkan dampak dari lokasi penyelenggaraan debat di masa depan.
"Mudah-mudahan KPU setempat mempertimbangkan dampak dari lokasi penyelenggaraan debat di masa depan," paparnya.
(Redaksi/RS)
