Terbit Minggu,10 November 2024
Mardatanews.com.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. Padang Pariaman menggelar debat putaran pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk calon wakil bupati pada Sabtu (9-11/2024). Yang diselenggarakan di Kantor PadangTV Padang jalan Adinegoro.
Dalam debat tersebut, salah satu isu yang diangkat adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual, yang cukup tinggi, Infra struktur jalan kabupaten di Kabupaten Padang Pariaman yang belum sempurna dibenahi dan ditata dengan baik.
Paslon 02 Jhon Kenedy Azis menyampaikan Hal hal Tema, Panelis, dan Perumus Debat Publik Pilkada Padang Pariaman Berdasarkan data dimana ada beberapa program program Pemkab Padang Pariaman yang dibutuhkan untuk masyarakat umum
Dari kasus kasus yang terjadi di Padang Pariaman bagi Jhon Kenedy Azis harus dilakukan perhatian khusus untuk jumlah kasus menimpa perempuan dan Perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama
JKA juga menjelaskan strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial tersebut. Ia berencana melibatkan peran penting dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, dan tokoh adat.
“Kita minta masukan dari niniak mamak dan cadiak pandai bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar permasalahan ini dapat diatasi,” ujarnya.
Selain itu, JKA menyoroti kondisi infrastruktur di Padang Pariaman yang memerlukan perhatian, seperti jalan-jalan kabupaten yang rusak, jembatan yang putus, serta irigasi yang tidak memadai.
Menurutnya, persoalan ini menjadi hambatan serius bagi petani, mengingat 60 persen penduduk Padang Pariaman bekerja di sektor pertanian
Ia menambahkan bahwa para petani juga mengalami kesulitan mendapatkan pupuk yang mahal dan terbatas, sementara hama seperti wereng dan tikus menambah tantangan.
“Ini fakta yang kami temui di lapangan, dan inilah yang akan kami selesaikan nantinya,” ungkap JKA.
Dalam aspek pendidikan, JKA menyoroti adanya kebijakan pemotongan gaji guru yang menurutnya harus dihentikan.
“Kalau kami terpilih, pemotongan gaji melalui SK bupati yang selama ini berlaku tidak akan kami lakukan lagi. Gaji guru dan honorer tidak boleh dipotong, baik secara legal maupun ilegal, supaya pendidikan di Padang Pariaman meningkat,” tegas JKA menutup pernyataannya.
(Redaksi/RS)
