Mardatanews.com.PADANG PARIAMAN, - Pada debat pertama calon bupati dan wakil bupati Padang Pariaman, pasangan calon nomor urut 2, Jhon Kenedi Aziz dan Rahmat Hidayat, mengambil dua kesimpulan penting terkait perbedaan pendekatan dalam program antara mereka dan pasangan calon nomor urut 1.
Jhon Kenedi Aziz, yang akrab disapa JKA, menyatakan bahwa perbedaan utama adalah bahwa paslon nomor urut 1 mendasarkan argumen pada data statistik dari BPS, sementara dirinya bersama Rahmat Hidayat mengandalkan fakta di lapangan dan pengalaman langsung masyarakat Padang Pariaman.
“Kami berpijak pada fakta yang ditemukan di lapangan, data riil yang dirasakan masyarakat Padang Pariaman. Dua kesimpulan atau dua persepsi dari dua paslon ini terlihat jelas dalam debat malam ini," jelas JKA.
Dalam pandangannya, JKA menekankan pentingnya memahami kondisi sosial yang terjadi secara nyata di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai sektor di Padang Pariaman, seperti sosial dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengalami peningkatan, dan persoalan ini harus segera ditanggulangi jika dirinya dan Rahmat Hidayat terpilih.
“Permasalahan ini akan menjadi prioritas utama untuk diperbaiki, jangan terus kita biarkan,” tegasnya.
JKA juga menjelaskan strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial tersebut. Ia berencana melibatkan peran penting dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, dan tokoh adat.
“Kita minta masukan dari niniak mamak dan cadiak pandai bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar permasalahan ini dapat diatasi,” ujarnya.
Selain itu, JKA menyoroti kondisi infrastruktur di Padang Pariaman yang memerlukan perhatian, seperti jalan-jalan kabupaten yang rusak, jembatan yang putus, serta irigasi yang tidak memadai.
Menurutnya, persoalan ini menjadi hambatan serius bagi petani, mengingat 60 persen penduduk Padang Pariaman bekerja di sektor pertanian.
Ia menambahkan bahwa para petani juga mengalami kesulitan mendapatkan pupuk yang mahal dan terbatas, sementara hama seperti wereng dan tikus menambah tantangan.
“Ini fakta yang kami temui di lapangan, dan inilah yang akan kami selesaikan nantinya,” ungkap JKA.
Dalam aspek pendidikan, JKA menyoroti adanya kebijakan pemotongan gaji guru yang menurutnya harus dihentikan.
“Kalau kami terpilih, pemotongan gaji melalui SK bupati yang selama ini berlaku tidak akan kami lakukan lagi. Gaji guru dan honorer tidak boleh dipotong, baik secara legal maupun ilegal, supaya pendidikan di Padang Pariaman meningkat,” tegas JKA menutup pernyataannya.
(Redaksi/RS)
